Corruption and Competition

Corruption and Competition

Korupsi, sesuai Kamus Oxford (Simpson dan Weiner, 1989, hal. 974) didefinisikan sebagai:

‘penyimpangan atau penghancuran integritas dalam melaksanakan tugas publik dengan suap atau bantuan’.

Soreide (2001) dan Lanseth (2004) sependapat meski berbeda tahun penelitian. Mereka menyatakan bahwa penggunaan atau keberadaan praktik korup, khususnya pada perusahaan publik sulit untuk  didefinisikan secara tepat, tetapi efek merusaknya, tak terhindarkan. Sulit untuk diabaikan.

Meskipun bentuk, tingkat dan kelemahannya bervariasi pada suatu negara dengan negara lainnya, survei menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara yang tidak tersentuh korupsi (Transparency International, 2004).

Korupsi sering dikemukakan ada karena kurangnya persaingan menghasilkan harga yang dapat disesuaikan secara ilegal. Gagasan umum ini sudah sering membuat orang berpikir bahwa, karena meningkatnya kompetisi mengurangi harga, itu juga mengarah pada korupsi yang lebih rendah. Rose-Ackerman (1996) menyatakan bahwa secara umum setiap reformasi yang meningkatkan daya saing ekonomi membantu mengurangi insentif korupsi.

Pengadaan publik adalah area yang banyak bermasalah. Praktik pengadaan publik membutuhkan pemilihan tawaran terbaik, memperhitungkan sejumlah pertimbangan termasuk kualitas, siklus hidup biaya dan risiko serta kinerja vendor berdasarkan evaluasi nilai uang (Value of Money Evaluation).

Untuk memastikan bahwa sumber daya pembayar pajak dihabiskan dengan hati-hati, proses pengadaan harus adil dan transparan, dengan kontraktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Praktik pengadaan publik yang dijalankan oleh ketidakpercayaan memungkinkan memperbesar risiko dan biaya kontrak.

Masalah pengadaan menjadi pusat perhatian tempat korupsi cenderung tumbuh subur. Pelaku mengambil keuntungan dari hasil yang ada pada mekanisme rancangan multi dimensi. Korupsi tergantung pada tingkat daya saing lingkungan. Hasil penelitian Celetani dan Ganiza pada tahun 2001, mengidentifikasi melalui mana persaingan yang lebih tinggi mempengaruhi korupsi dan sebaliknya. Dampak dari meningkatnya persaingan di pasar pengadaan dan di pasar untuk buyer/fungsi pengadaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa membentuk efek bersih (bebas korupsi) secara fungsional dapat diperoleh dengan peningkatan jumlah pemasok potensial.

Hubungan antara persaingan dan korupsi telah menjadi objek beberapa penelitian lintas bidang studi. Ades dan Di Tella (1197) menyatakan bahwa kebijakan industri aktif meningkatkan korupsi. Hal ini didukung dengan gagasan yang terkait dengan tingkat keterbukaan terhadap perdagangan yang lebih tinggi untuk menurunkan tingkat korupsi.

Laffont dan N’Guessan (1999) melakukan penelitian serupa di Benua Afrika dan menunjukkan adanya saling ketergantungan korupsi dengan persaingan. Korupsi berkurang pada keterbukaan ekonomi pada negara yang memiliki tingkat historis korupsi yang rendah. Namun meningkat pada kondisi sebaliknya.

Wei (2000) menunjukkan bahwa ‘keterbukaan alami’ menjelaskan 60% dari variasi lintas fungsi/seksi, faktor keterbukaan tidak memiliki dampak terhadap korupsi secara signifikan.

 

Sumber:
diolah dari beberapa jurnal ilmiah.

Silahkan share jika bermanfaat!

Leave a Reply

two × two =