Corporate Governance and Corruption

Corporate Governance and Corruption

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah badan multilateral yang mewakili kepentingan anggotanya, negara maju di dunia. Mereke membentuk beberapa kelompok kerja untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Salah satunya, adalah Penasihat Sektor Bisnis OECD yang didirikan pada tahun 1996. Kelompok ini ditugaskan untuk menyusun: “standar minimum tata kelola perusahaan yang seharusnya diikuti oleh negara-negara OECD” (Dignam & Galanis 1999).

Pada tahun 1999, edisi pertama Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan diterbitkan. Versi revisi terbit pada tahun 2004, untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam lanskap tata kelola perusahaan, terutama setelah perusahaan sekelas Enron dan WorldCom di Amerika runtuh (OECD, 1999, 2004).

Roe (2008) mengungkapkan bahwa lembaga tata kelola perusahaan di negara-negara Barat berkembang dengan baik dan mengakar. Sebaliknya, terjadi kelemahan regulator Asia Timur, ditandai dengan Krisis Asia Timur 1997. Hal ini memicu upaya pengembangan kapasitas besar oleh bank pembangunan multilateral untuk mengatasi kelemahan kelembagaan dalam pengembangan negara.

Praktik tata kelola dapat dinilai dari faktor: keadilan, transparansi, akuntabilitas, pengungkapan, dan tanggung jawab. Seperangkat prinsip awal dirancang agar relevan untuk setiap entitas yang terorganisir, baik itu pribadi, publik, milik negara, atau tunduk pada berbagai bentuk kontrol dan kepemilikan lainnya. Prinsip-prinsipnya juga menyediakan tolok ukur pemantauan perilaku korporasi dan hasil perbaikan dan pengembangan yang dihasilkan oleh pihak yang berkepentingan seperti investor dan regulator (Jesover & Kirkpatrick 2005: 172, Iu & Batten 2001: 48).

Kanna, Kogan, Paleppu (2001), memberikan hasil penelitiannya bahwa globalisasi juga menghadirkan peluang dan tantangan bagi reformasi tata kelola perusahaan di negara-negara berkembang. Di satu sisi, globalisasi dapat mempercepat implementasi tata kelola perusahaan sesuai standar internasional. Namun, globalisasi juga dapat meningkatkan persaingan terhadap sejumlah besar perusahaan domestik yang tidak efisien. Kenapa ? Karena globalisasi di sisi lain menciptakan tekanan tinggi bagi mereka untuk menyuap agar bisa bertahan hidup.

Peran perusahaan multinasional dalam perang melawan korupsi tidak boleh diabaikan. Meski MNC (multi national company) mampu memberi dampak positif secara signifikan, namun ternyata masih saja ditemukan beberapa praktik penyuapan korporat tingkat tinggi. Beberapa contoh skandal yang memalukan itu, misalnya Xerox di India, IBM di Argentina, dan Siemens di Singapura.

Transparency International’s Bribe Payers Index menunjukkan bahwa perusahaan dari beberapa negara pengekspor terkemuka di dunia, di antaranya adalah negara yang paling mungkin membayar suap di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas pesaing mereka (Transparency International, 2002). Sebagai akibatnya, di era globalisasi, tata kelola perusahaan yang buruk dapat memfasilitasi ekspor praktik penyuapan lintas batas. Hal ini dapat merusak efektivitas kampanye global terkait anti korupsi.

 

Catatan :
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah organisasi ekonomi antar pemerintah dengan anggota negara berpenghasilan tinggi). OECD didirikan pada 1961 untuk merangsang kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. Saat ini bernggotakan 36 negara. Pada 2017, negara-anggota anggota OECD secara kolektif jika PDB nya digabungkan berkontribusi sebesar 62,2% dari PDB global (US $ 49,6 triliun).

Sumber :
Diolah dari beberapa jurnal ilmiah.

 

Silahkan share jika bermanfaat!

Leave a Reply

13 − twelve =